internet advertising BERITA SEPUTAR TAMBANG

Google Finance Market Summary

TOP VIDEO

Loading...

Berita Terbaru

Loading...

Jumat, 15 Agustus 2008

Bakrie: Persoalan Royalti Batubara Tunggu Proses Pengadilan

Bakrie: Persoalan Royalti Batubara Tunggu Proses Pengadilan

berita sore, 7 Agustus 2008 | 11:56 WIB




Jakarta ( Berita ) : Pemilik PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia, Aburizal Bakrie mengatakan, persoalan tunggakan royalti batubara mesti menunggu proses pengadilan yang kini tengah berjalan. “Biar jelas, tunggu pengadilan yang memutuskan,” katanya di Jakarta, Rabu [06/08].

Menurut dia, yang juga Menko Kesra, dalam peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah memenangkan KPC dan Arutmin selaku penggugat.

“Dalam pengadilan tingkat pertama, saya dilaporkan tidak ada masalah. Kita tunggu proses selanjutnya,” katanya.

Aburizal melanjutkan, persoalan tersebut memang mesti diselesaikan melalui proses hukum. Pihak tergugat yakni Pantia Urusan Piutang Negara (PUPN) sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan saat ini masih dalam proses.

Sejumlah petinggi KPC dan Arutmin dicekal Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM bepergian ke luar negeri terkait persoalan tunggakan tersebut.

Mereka termasuk 14 pimpinan dari enam perusahaan batubara yang dicekal selama enam bulan terhitung mulai 1 Agustus 2008 sampai 27 Januari 2009.

Pencekalan tersebut atas dasar Keputusan Menkeu tertanggal 28 Juli 2008 tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk Bepergian ke Luar Wilayah RI.

Ke-14 pimpinan itu adalah Ari Saptari Hudaya, Kenneth Patrick Farrel, Abdullah Popo Parulian, Nalinkant Amratlal Rathod, dan Hanibal S Anwar dari KPC, Kazuya Tanaka, Endang Ruchiyat, Ferry Purbaya Wahyu, Edi Junianto Soebari, dan Roslan Perkasa Roslani dari PT Arutmin Indonesia, Edwin Soerjadjaja dari PT Adaro Indonesia, Jeffrey Mulyono dari PT Berau Coal, Mualin Tantomo dari PT Libra Utama Intiwood, dan Hendra Tjoa dari PT Citra Dwipa Finance. ( ant )

Kemplang Royalti Batu Bara, Presiden Diminta Panggil Aburizal Bakri

Kemplang Royalti Batu Bara, Presiden Diminta Panggil Aburizal Bakri
Posted August 14th, 2008 by redaksi in Nasional


JAKARTA-Kasus penunggakan pembayaran royalti oleh enam perusahaan batu-bara yang sebagian dimiliki oleh menteri di kabinet Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendapat sorotan dari pengamat ekonomi dan anggota DPR RI. Mereka mendesak Presiden SBY mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Salah satu cara yang bisa segera dilakukan presiden, memanggil menteri pemilik perusahaan di bidang batu bara yang menunggak pembayaran royalti.

"Sebenarnya enteng saja untuk menyelesaikan masalah ini. Kan Presiden sebagai bosnya para menteri, panggil menteri bersangkutan. Gitu aja kok repot,'' kata anggota DPR dari F-PAN Alvin Lie dalam diskusi tentang Penegakan Hukum Terhadap Pembangkan Royalti Batu bara di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Pemanggilan oleh Presiden itu, kata Alvin, penting mengingat enam perusahaan penunggak royalti batu bara, dua diantaranya milik Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Selain Alvin, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, yakni Direktur Pusat Pengkajian Anti Korupsi (Pukat), Denny Indrayana, Kepala Riset ICW Firdaus Ilyas, dan Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PG Aziz Syamsuddin.

Menurut Alvin, persoalan royalti batubara merupakan implikasi tidak adanya koordinasi yang baik antarinstitusi negara dalam mengeluarkan regulasi tentang batu bara. Akibatnya aturan perundangan yang satu bertabrakan dengan aturan lainnya, sehingga memberi kesempatan kepada para pengusaha batu bara mengeruk kekayaan negara mengatasnamakan investasi.

Ia memberi contoh, UU No 11/1994 tentang PPn menyatakan mineral dan batu bara merupakan barang kena pajak. Namun, PP No144/2000 menyatakan tidak kena pajak (PPn). PP tersebut, jelasnya, diperkuat perjanjian kontrak antara pemerintah dan pengusaha batu bara, dan bahkan dipertegas bahwa perjanjian kontrak tersebut menjadi aturan khusus (lex spesialis) dalam eksploitasi batu bara.

Denny menjelaskan, terdapat 30 jenis ketentuan tentang korupsi yang berkaitan dengan ketentauan mengenai merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, kata dia, dugaan korupsi di bidang pertambangan, khususnya berkaitan dengan royalti batu bara sudah memiliki indikasi kuat.

''Korupsi di bidang pertambangan batu bara ini sudah sangat kental baunya,'' ujarnya. Tumpukan persoalan paraturan perundangan yang saling berbenturan satu sama lain, ada aturan yang menyatakan usaha pertambangan kena pajak dan ada aturan lain menyatakan tidak kena pajak merupakan salah satu petunjuk kuat mengenai adanya korupsi.

Karena itu, ia meminta KPK segera mengambil langkah hukum untuk menuntaskan kasus itu secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. ''Harus didorong terus agar KPK masuk dalam persoalan royalti batubara itu,'' tukasnya.

Ia juga mendukung langkah BPK melakukan audit investigasi. Namun, KPK tidak perlu menunggu hasil audit investigasi BPK, karena dugaan korupsi di bidang pertambangan merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan segera. ''Bayangkan korupsi di bidang pertambangan itu semua orang tahu, tetapi sampai saat ini belum ada satupun kasus yang dibawa ke pengadilan,'' ungkapnya.

Aziz Syamsuddin menyatakan Komisi III akan menjadikan kasus itu sebagai salah satu agenda prioritas dalam masa persidangan DPR mendatang. ''Kita akan panggil KPK, Polri, dan Kejagung agar segera menuntaskan kasus itu,'' ucapnya.

Indikasi korupsi dalam kasus tunggakan royalti itu, cetusnya, sangat jelas karena sudah memiliki unsur merugikan negara dan memperkaya diri atau orang lain. (mdy)

Rabu, 06 Agustus 2008

BERITA SEPUTAR TAMBANG

JAKARTA--Pemilik PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia, Aburizal Bakrie mengatakan, persoalan tunggakan royalti batubara mesti menunggu proses pengadilan yang kini tengah berjalan.

"Biar jelas, tunggu pengadilan yang memutuskan," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, yang juga Menko Kesra, dalam peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah memenangkan KPC dan Arutmin selaku penggugat.

"Dalam pengadilan tingkat pertama, saya dilaporkan tidak ada masalah. Kita tunggu proses selanjutnya," katanya.

Aburizal melanjutkan, persoalan tersebut memang mesti diselesaikan melalui proses hukum.

Pihak tergugat yakni Pantia Urusan Piutang Negara (PUPN) sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan saat ini masih dalam proses.

Sejumlah petinggi KPC dan Arutmin dicekal Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM bepergian ke luar negeri terkait persoalan tunggakan tersebut.

Mereka termasuk 14 pimpinan dari enam perusahaan batubara yang dicekal selama enam bulan terhitung mulai 1 Agustus 2008 sampai 27 Januari 2009.

Pencekalan tersebut atas dasar Keputusan Menkeu tertanggal 28 Juli 2008 tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk Bepergian ke Luar Wilayah RI.

Ke-14 pimpinan itu adalah Ari Saptari Hudaya, Kenneth Patrick Farrel, Abdullah Popo Parulian, Nalinkant Amratlal Rathod, dan Hanibal S Anwar dari KPC, Kazuya Tanaka, Endang Ruchiyat, Ferry Purbaya Wahyu, Edi Junianto Soebari, dan Roslan Perkasa Roslani dari PT Arutmin Indonesia, Edwin Soerjadjaja dari PT Adaro Indonesia, Jeffrey Mulyono dari PT Berau Coal, Mualin Tantomo dari PT Libra Utama Intiwood, dan Hendra Tjoa dari PT Citra Dwipa Finance. antara/pur

Republika Online
2008-08-06 22:37:00

[Valid Atom 1.0]

Cari Indonesia Blog

FOTO ALBUM YANG CANTIK

confortable income

ComfortableIncome.net